JAKARTA, KOMPAS.COM - Tertangkapnya sejumlah kepala daerah dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi membuat masyarakat perlu bersikap bijak dan teliti sebagai pemilih dalam Pilkada 2018 mendatang.

Hal itulah yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan seusai melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/10/2017) siang.

"Dalam dua minggu, bayangkan sekitar enam kepala daerah kena OTT KPK. Ini yang jelek. Kalau mau milih lihat siapa dia, dari mana asalnya, rekam jejaknya seperti apa," ujar Zulkifli.

Menurutnya, publik juga perlu mempertimbangkan kapabilitas dan kredibilitas para calon kepala daerah yang akan dipilih. Karena hal tersebut akan menentukan nasib daerah selama beberapa tahun ke depan.

"Pikirkan kalau saya pilih dia apakah bisa membawa kemajuan, perubahan, bisa enggak dia melayani masyarakat dengan baik," ungkapnya.

Pria yang pernah menjabat Menteri Kehutanan itu juga meminta agar masyarakat daerah mengesampingkan segala macam bentuk politik uang. Zulkifli menilai politik uang akan merugikan masyarakat sendiri.

"Oleh karena itu, lebih baik lupakan uang transport, nasi kotak, atau sembako (dari calon kepala daerah)," tegasnya.

Zulkifli menganggap para kepala daerah yang terjaring OTT mengalami disoerientasi dalam memahami jabatan sebagai sebuah tanggung jawab untuk bekerja bagi masyarakat.

"Di mana mereka Pancasilanya? Mereka menjadikan jabatan sebagai jalan untuk menguntungkan diri sendiri," pungkas Zulkifli.